Sabtu, 17 Maret 2012

NEGARA MENGUASAI, BUKAN MEMILIKI


*sebuah tulisan pengantar tentang pergeseran konsep "penguasaan oleh negara" , yang mencederai amanah konstitusi, amanah rakyat.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya, norma-norma yang tercantum dalam konstitusi memang dibuat se-ideal mungkin. Dalam pasal tersebut, maksud dari kata “dikuasai oleh Negara” juga harus ditafsirkan terlebih dahulu. MK sebagai the guardian of constitution, pernah membuat suatu putusan tentang penafsiran pasal ini yang tertuang dalam Putusan MK No. 01-021-022/PUU-I/2003, yang berbunyi:[1]

“... pengertian ”dikuasai negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh Negara...”

Sehingga, pemahaman tentang konsep penguasaan oleh negara ini harus diartikan secara komprehensif. Sumber daya alam (bumi, air, tanah, dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya) harus dikuasai negara sebagai pihak yang berperan dan berpihak kepada rakyat. Apabila penguasaan ini diserahkan mutlak kepada rakyat, jelas akan terjadi petumpahan darah dan ketidak adilan, mengingat tanah adalah cerminan harga diri seseorang. Tidak dapat juga diserahkan mutlak kepada pihak lain seperti investor, karena akan menimbulkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia.

Konsep “menguasai” tidak sama dengan “memiliki”. Konsep penguasaan dalam UUD NRI 1945 tersebut mengisyaratkan dan mengamanahkan kepada negara untuk menggunakan kekayaan alam Indonesia dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan kepada rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal (welfare state). Dan pemanfaatan tersebut harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keselarasan, keseimbangan, dan tidak mengekploitasi secara berlebihan. Konsep yang termaktub dalam konstitusi ini, dinilai sudah sesuai dengan keadaan sosial-ekonomi bangsa Indonesia.

Masihkah Menganut Pasal 33?

Salah satu wewenang yang merupakan perpanjangan dari “penguasaan negara” adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan (regulasi) mengenai pemanfaatan sumber daya alam untuk melancarkan kegiatan perekonomian, sehingga bukan berarti negara sebagai usahawan. Kerjasama dengan investor pun, harus dimanajemen dengan baik. Negara tidak boleh mengorbankan rakyatnya untuk kepentingan investor dan kantongnya sendiri, juga tidak boleh juga terlalu membatasi masuknya investor ke dalam negeri.

Namun, menerapkan amanah konstitusi memang bukan persoalan mudah bagi pejabat birokrat. Di usia yang semakin tua, yang katanya sudah 66 Tahun merdeka, rakyat Indonesia pun masih menjadi budak di negara sendiri. Hal yang semacam ini, tidak dirasakan oleh kaum menengah ke atas, tetapi oleh tataran masyarakat menengah ke bawah. Gambaran ini terlihat nyata dalam konflik yang terjadi, terutama konflik agraria yang setahun kemarin, mencuat banyak di permukaan dan menelan banyak korban.

Datangnya investor-investor asing yang mendirikan usahanya di Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya untuk digarap, baik sumber daya alam (tanah) maupun sumber daya manusia. Investor sendiri, melihat kemudahannya untuk membuka usaha di Indonesia, sudah dapat dipastikan memiliki pos-pos tertentu yang dapat memperlancar perizinan dan tidak perlu melalui proses dan meja yang panjang. Mengutip pernyataan Ahmad Erani Yustika[2], selama ini yang sering kita lihat adalah bahwa birokrasi berjalan karena instruksi, bukan karena aturan main dan hal seperti itu bisa dilihat di level manapun. Sebagai contoh, sekitar 2 juta hektare (25%) dari total luas lahan kelapa sawit Indonesia 7,82 juta ha telah dikuasai investor Malaysia dan masih agresif mengakuisisi lahan di Indonesia. Saat ini 52% perkebunan sawit dikuasai perusahaan swasta. Sedangkan perkebunan rakyat 38% dan sisanya BUMN.[3] Hal yang demikian, tentu patut dipertanyakan bagaimana bisa terjadi ditengah gencarnya Indonesia bersaing ketat dengan negara tetangga ini.

Dengan sistem ekonomi yang sekarang ini berjalan –sulit menyebutnya sebagai sistem ekonomi Pancasila, lantaran sudah tidak jelas bentuknya dan mengarah ke neo-liberal- ukuran keberhasilan pembangunan bagi penguasa negara jadinya bukan ”siapa” dan seberapa besar hasilnya dinikmati oleh rakyat, melainkan ”berapa” dari target yang diinginkan tercapai dalam angka-angka statistik. Pencapaian target itu, dalam kenyataannya, nyaris diborong habis oleh para kapitalis yang sesungguhnya menggerakkan roda ekonomi nasional.[4]

Dari hal yang dipaparkan diatas, jelas terlihat bahwa Indonesia –dengan kebijakan dan kepemimpinan yang sekarang berjalan- dapat dikatakan belum siap untuk bersaing di era ekonomi global. Ukuran gagal itu terlihat ketika negara gagal melindungi kearifan lokal dan melindungi pengusaha-pengusaha kecil untuk bersaing dengan produk-produk asing yang semakin membanjiri tanah air. Kerap muncul solusi seperti reformasi birokrasi dan pekikan lantang untuk kembali ke Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun, memang memerlukan proses yang panjang untuk dapat terwujud.

Untuk itulah, dibutuhkan kesadaran diri dari para pemangku amanah untuk selalu berdialog dengan rakyat. Misalnya, membangun pasar tradisional untuk kepentingan masyarakat sendiri, dan diimbangi dengan pembatasan izin pendirian pasar modern (minmarket) dan mall yang jelas hanya menguntungkan segelintir orang. Mungkin diperlukan juga pendidikan khusus bagi para pemangku amanah untuk mendapatkan pemahaman tentang hakekat Pasal 33, agar tidak membalikkan makna dari “penguasaan” menjadi “pemilikan”.


[1] Adi Suryo Prasetyo, Konsep Penguasaan SDA oleh Negara,  http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4db0437a336ec, dikutip tanggal 13 Maret 2012.
[2] Brigitta Isworo Laksmi, Ketika “Siapa” Mengambil Alih Peran, dalam Harian Kompas 30 Juli 2010.
[3] http://www.suarapembaruan.com/home/investor-malaysia-kuasai-2-juta-hektare-lahan-kelapa-sawit/17223, dikutip 13 Maret 2012.
[4] Mochtar Naim, Kembali ke Pasal 33 UUD 1945, Harian Kompas 22 Desember 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar