Sabtu, 17 Maret 2012

NEGARA MENGUASAI, BUKAN MEMILIKI


*sebuah tulisan pengantar tentang pergeseran konsep "penguasaan oleh negara" , yang mencederai amanah konstitusi, amanah rakyat.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya, norma-norma yang tercantum dalam konstitusi memang dibuat se-ideal mungkin. Dalam pasal tersebut, maksud dari kata “dikuasai oleh Negara” juga harus ditafsirkan terlebih dahulu. MK sebagai the guardian of constitution, pernah membuat suatu putusan tentang penafsiran pasal ini yang tertuang dalam Putusan MK No. 01-021-022/PUU-I/2003, yang berbunyi:[1]

“... pengertian ”dikuasai negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan fungsinya dalam mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) oleh Negara...”