Kamis, 15 September 2011

Produk Hukum Baru

oke, kali ini posting yang agak serius ya :D
ini pertama kalinya ngeposting hal yang berbau "hukum" hehe.

***

sebagai mahasiswa fakultas hukum, pasti tau kan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? terutama pasal 7 nya yang memuat tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi bekal mahasiswa untuk menganalisis setiap produk hukum. nah, UU tersebut sudah nggak jaman, basi. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, lahirlah UU baru yang memperbaharui UU no 10 Tahun 2004 tersebut, yakni UU nomor 12 Tahun 2011, baru saja diundangkan tanggal 12 Agustus 2011 kemaren.

Isi pasal-pasalnya, kurang lebih sama ya. Kedua undang-undang ini masih sangat menghargai Pancasila sebagai sumber segala hukum negara, serta UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar dalam segala peraturan perundang-undangan.
namun ada perbedaan yang juga substansif, yakni pada pasal 7, pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.'

Kalau dalam UU nomor 10 Tahun 2004 hierarkinya adalah:
1. UUD NRI 1945
2. UU/Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

sedangkan dalam UU no 12 tahun 2011 (paling gres) adalah:
1. UUD NRI 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

masih menjadi pertanyaan juga, mengapa tap MPR dimasukkan kembali?
nanti dah kalo udah ketemu jawabannya, aku share :)
nah selain pasal tersebut, dalam UU yang terbaru juga ada penambahan pasal mengenai Constitutional Review dan Judicial Review, dimana hal tersebut tidak dicantumkan dalam UU no 10 Tahun 2004.

selain itu, juga masih ada perbedaan lain kok kalau kamu jeli. Misalnya mengenai ketentuan pidana serta perincian Prolegnas. nah, biar ngga ketinggalan, langsung aja download di sini.
Semoga dapat membantu, ya :)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar